Lonjakan Tunjangan PNS di Departemen Keuangan Dipertanyakan

30 Juli 2007 at 6:42 am Tinggalkan komentar

Reformasi Depkeu: Lonjakan Tunjangan PNS Dipertanyakan
17 Juli 2007 Jakarta, Kompas – Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menaikkan secara drastis tunjangan pegawai negeri sipil di Departemen Keuangan yang besarnya mencapai jutaan, bahkan hingga puluhan juta rupiah.
Selain menabrak undang-undang, kebijakan tersebut dinilai dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di antara sesama pegawai negeri sipil (PNS), serta bisa memicu instabilitas.
Wakil Ketua DPD Laode Ida (Sulawesi Tenggara) didampingi Nursyamsa Hadis (Kalimantan Timur) dan Parlindungan Purba (Sumatera Utara) mengemukakan hal itu dalam konferensi pers di Gedung DPD, Senin (16/7).
“Kalau ada instansi menaikkan gaji/tunjangan sekonyong-konyong dan perbedaannya sangat tajam, kondisi ini sangat tidak adil. Tidak ada anak emas atau anak tiri,” ucap Laode.
Kebijakan itu juga melanggar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Pasal itu menyebutkan, “Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya”.
“Kita mendukung adanya kenaikan tunjangan PNS dengan catatan berlaku umum di departemen lain, di seluruh daerah, termasuk di desa-desa. Persoalannya, apakah anggaran kita mampu?” papar Laode.
Dalam kaitan itu, Laode meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meninjau kembali kebijakan itu. Tunjangan yang sudah diberikan kepada pegawai pun harus dikembalikan ke kas negara.
Departemen Keuangan menjadi proyek percontohan reformasi birokrasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengemukakan, reformasi birokrasi dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang prima.
Bisa timbulkan instabilitas
Program utama reformasi birokrasi Depkeu tahun 2007 meliputi penataan organisasi, perbaikan sistem tata laksana, peningkatan manajemen sumber daya manusia, dan perbaikan struktur remunerasi.
Dengan sistem remunerasi berbasis kinerja, terdapat 27 tingkatan pekerjaan di lingkungan Depkeu.
Untuk memberikan kenaikan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara (TKPKN), anggaran tunjangan Depkeu meningkat Rp 4,3 triliun dengan nilai yang bervariasi, mulai dari tingkat 27 sebesar Rp 1,33 juta sampai tingkat 1 (dirjen dan pejabat eselon satu) senilai Rp 46,95 juta.
Nursyamsa khawatir kebijakan ini dapat menimbulkan instabilitas. Dia juga menyesalkan jika kebijakan ini telah mendapat persetujuan dari Presiden.
“Apa bedanya kebijakan di Depkeu yang menguntungkan diri sendiri ini dengan DPRD yang menaikkan tunjangannya sendiri dan akhirnya terseret kasus korupsi,” tutur Nursyamsa.
Parlindungan Purba berkeyakinan, kenaikan tunjangan tidak otomatis akan meningkatkan kinerja PNS. Standardisasi pelayanan publik, menurut dia, jauh lebih penting.
“Kalau perilakunya masih konsumtif, seberapa besar pun tunjangan diberikan akan sama,” ujarnya. (sut)
Sumber: www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/17/ekonomi/3694550.htm, 17 juli 2007

Salam

Om Ino

Iklan

Entry filed under: Petikan Berita.

Mulai Ngajar lagi Komitmen dengan kuputusan hasil rapat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Blog Stats

  • 61,414 hits
Juli 2007
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Top Clicks

  • Tidak ada

%d blogger menyukai ini: