Archive for April, 2009

SEGITIGA EMAS SERTIFIKASI GURU

Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru sehingga pembelajaran di sekolah menjadi berkualitas melalui uji kompetensi memperhitungkan pengalaman profesionalitas guru, melalui penilaian portofolio guru. Sepuluh komponen portofolio guru akan dinilai oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru. Bagi guru yang belum memenuhi batas minimal lolos, akan mengikuti pendidikan dan pelatihan hingga guru dapat menguasai kompetensi guru. Dalam pelaksanaanya, ada dua komponen dasar tidak dapat dipungkiri saling berkaitan dalam suksesnya program sertifikasi guru, yaitu : – Upaya untuk membentuk guru yang profesional; – Upaya untuk memberikan penghargaan terhadap guru yang dianggap profesional dengan pemberian tunjangan. Ada kata kunci yang dapat menjadi salah satu acuan dalam mendukung kelancaran program ini, yaitu sesuai dengan amanat undang-undang guru dan dosen, yaitu guru yang dianggap professional adalah yang mengajar di depan kelas minimal 24 jam per minggu. Sehingga kalau semua guru melaksanakan syarat untuk menjadi professional maka seharusnya guru akan merata di setiap sekolah, bahkan data kekurangan guru di beberapa daerah harusnya sudah berkurang. Tanggungjawab dan kewenangan masing-masing Institusi yang terkait dengan program sertifikasi guru yang merupakan program nasional yang memiliki derajat paling tinggi di Departemen Pendidikan Nasional(Depdiknas). Secara nasional dalam tubuh Depdiknas, program ini menjadi tanggungjawab Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMTPK), yang dalam proses perumusannya di lakukan oleh konsorsium guru yang terdiri dari unsur Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI), Dirjen PMPTK, Departemen Agama dan didukung oleh Rektor dan Dekan dari perguruan tinggi yang tergabung dalam konsorsium. Secara teknis kegiatan ini merupakan program dari PMTPK yang bekerjasama dengan DIKTI yang anggap memiliki tenaga ahli dibidang pendidikan sehingga pada hakikatnya program sertifikasi guru ini terbagi dua jalur tanggungjawab, yaitu Peng-administrasian dan Penilaian. Di tingkat provinsi ada tiga institusi yang mengurusi sertifikasi guru yang terkait dengan teknis maupun non teknis. Ketiga institusi itu adalah : 1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di masing-masing provinsi; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Perguruan tinggi penanggung rayon setempat. Kegiatan Administrasi merupakan tanggungjawab dari LPMP dan Dinas provinsi yang dibantu oleh dinas Pendidikan Kab./Kota. Kegiatan penilaian portofolio dan PLPG merupakan tanggung jawab dari penanggungjawab rayon yang dibantu oleh dinas pendikan Kab/Kota. Kegiatan Administrasi terdiri dari : – Melakukan Sosialisasi program sertifikasi guru ( dilakukan secara berjenjang oleh PMPTK, LPMP, Dinas pendidikan provinsi, Dinas Kab./Kota dan LPTK); – Penentuan kuato kab./kota yang merupakan tanggung jawab LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi dan menghadirkan masing-masing pengelola kab./kota; – Penentuan daftar usulan nama guru yang masuk dalam kuata berdasarkan SIM NUPTK di usulkan oleh LPMP; – Penetapan Usulan peserta sertifikasi ditetapkan oleh masing-masing dinas pendidikan kab./kota; – Pengumpulan Format A1 dan A2 di Koordinir oleh LPMP yang menjadi dasar penerbitan SK peserta sertifikasi guru yang akan dinilai portofolionya oleh LPTK/penanggungjawab Rayon; – Penyaluran Dana untuk penilaian portofolio oleh LPMP berdasarkan RAB dari LPTK yang tertuang dalam MoU; – Melakukan Monitoring proses penilain portofolio oleh LPMP dan LPTK membuat laporan hasil pelaksanaan penilaian portofolio kepada LPMP sesuai dengan MoU; – Penyaluran Dana untuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) oleh LPMP berdasarkan RAB dari LPTK yang tertuang dalam MoU; – Melakukan Monitoring pelaksanaan PLPG oleh LPMP dan LTPK membuat laporan hasil PLPG ke LPMP sesuai dengan MoU; – Pengolahan Berkas peserta yang lulus sertifikasi dilakukan oleh LPMP di bantu oleh Dinas pendidikan kab./kota dalam pengumpulan berkasnya, yang menjadi dasar dalam penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP); – Pembayaran tunjangan dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi berdasarkan SKTP yang diterbitkan oleh PMPTK. Kegiatan Penilaian Portofolio dan PLPG Terdiri dari : – Menerima berkas portofolio oleh LPTK/penanggungjawab rayon dari dinas pendidikan kota berdasarkan format A1 dan A2; – Melakukan pemeriksaan portofolio sesuai dengan Daftar peserta yang ditetapkan oleh PMPTK berdasarkan data format A1 dan A2 dari LPMP; – Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penilaian portofolio kepada LPMP; – Melaksanakan Pedidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sesuai dengan hasil penilaian portofolio; – Mengirimkan data hasil penilaian portofolio dan PLPG kepada PMTPK dan ditembuskan kepada LPMP; – PMPTK menerbitkan SK kelulusan peserta sertifikasi guru; – LPTK menerbitkan Sertifikat Profesi Guru sesuai dengan SK dari PMTPK (Hasil penilaian protofolio dan PLPG) – LPTK melakukan pengesahan dan editing Sertifikat yang keliru dalam penulisannya. Saran – Kegiatan Kepanitiaan Penilaian Portofolio dan PLPG dikoordinir oleh LPMP, sehingga LPTK hanya bertanggungjawab terhadap kegiatan TEKNIS penilaian serta Pendidikan dan Latihan; – Memberdayakan Tenaga Widyaiswara di LPMP sebagai Asesor, sehingga dapat terlibat dalam kegiatan penilaian portofolio dan PLPG. – Pendanaan kesekertariatan harus berimbang disemua intitusi yang terlibat dalam program sertifikasi guru, sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar di semua lini.

Salam Om Ino (Pengelola Sergur LPMP Sul-sel

13 April 2009 at 10:33 am 1 komentar


Blog Stats

  • 68.023 hits
April 2009
S S R K J S M
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Top Clicks

  • Tidak ada